Jakarta, Tribuntujuwali.com
Koordinator Jaringan Advokasi Nasional Pekerja Rumah Tangga (JALA PRT) Lita Anggraini menyatakan mereka mendesak pemerintah dan DPR segera dibahas dan disahkan karena kasus kekerasan terhadap PRT terus terjadi setiap harinya.
"Aksi Keprihatinan dan Solidaritas untuk PRT yang menjadi korban, rentan kekerasan, dan perbudakan.Aksi di depan DPR RI tepat Hari PRT Nasional," ujar Lita Anggraini, dalam orasinya (15/2/2023).
Para pekerja rumah tangga itu juga mengancam akan melakukan aksi mogok makan jika tidak ada respons dari DPR untuk mengambil langkah konkrit menetapkan RUU PPRT sebagai RUU Inisiatif.
Koalisi PRT Ancam Aksi Mogok Makan Jika RUU PPRT Tak Kunjung Dibahas.
"Mulai tanggal 15 Maret 2023, kami berlanjut dengan aksi mogok makan hingga RUU PPRT ditetapkan sebagai RUU Inisiatif dan kemudian dibahas bersama pemerintah dan disahkan sebagai UU PPRT," kata Lita.
"Lita mengaku prihatin dengan respons pemerintah dan DPR yang seolah menyepelekan PRT. Lita pun mempertanyakan alasan pemerintah dan DPR yang belum juga membahas dan mengesahkan RUU PPRT. Ia menuturkan kasus kekerasan pada PRT yang muncul ke permukaan beberapa waktu terakhir, "ujarnya.
ANALISIS
Jokowi, RUU PPRT dan Nasib 4 Juta Pembantu Demi Kehidupan Layak.
"Hal yang membuat kami prihatin, respons DPR dalam berbagai media menyatakan tidak perlu buru-buru dan masih perlu kajian. Padahal 2,5 tahun sudah RUU PPRT ditahan di Bamus DPR untuk ditetapkan dalam Rapat Paripurna sebagai RUU Inisiatif," kata dia.
"Mendesak untuk disahkan namun DPR terus menunda dan menunda. Mereka seolah memposisikan 4-5 juta PRT yang mayoritas perempuan, warga miskin, dan penopang perekonomian nasional sebagai warga yang terus ditinggalkan, dipinggirkan, dan dianggap wajar mengalami kekerasan-perbudakan," tegasnya.