Tpd9BSW5TUzlBSd5GUAlGfr6Td==
Miris! Hampir 3 Bulan; Perangkat Desa Kabupaten Soppeng Belum Terima Siltap dan Tunjangan

Miris! Hampir 3 Bulan; Perangkat Desa Kabupaten Soppeng Belum Terima Siltap dan Tunjangan

Miris! Hampir 3 Bulan; Perangkat Desa Kabupaten Soppeng Belum Terima Siltap dan Tunjangan
Table of contents
×


Tribuntujuwali.com
SOPPENG -Hampir merata disetiap desa Kabupaten Soppeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Perangkat desa menghadapi tantangan besar akibat gaji atau penghasilan tetap (siltap) serta tunjangan mereka yang belum cair selama hampir 3 bulan. Situasi ini berdampak pada berbagai jabatan, mulai dari kepala desa hingga kepala dusun.


Meski siltap dan tunjangan belum diterima, para perangkat desa tetap semangat menjalankan tugas mereka, seperti melayani masyarakat, bekerja di kantor desa, mengelola program-program yang didanai dari Dana Desa atau APBD provinsi.


Seorang perangkat desa yang diwawancarai mengungkapkan kekecewaannya pada hari Selasa 11 Maret 2025. Ia menyebutkan bahwa siltap dan tunjangan perangkat desa yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) atau APBD Kabupaten Soppeng belum dicairkan hingga kini. coba bayangkan sejak Bulan Januari 2025 sampai maret ini kami belum menerima.


“Kami sudah hampir Tiga bulan tidak menerima siltap dan tunjangan, padahal tugas-tugas tetap kami jalankan. Kami sangat berharap pemerintah segera mencairkan siltap ini,” ujar perangkat desa yang enggan disebutkan namanya.


Hal serupa disampaikan perangkat desa lainnya, yang menyatakan bahwa banyak dari mereka kini menghadapi tekanan finansial, seperti utang yang terus bertambah serta kebutuhan biaya keluarga khususnya kebutuhan pendidikan anak.


Seorang kepala desa juga menyampaikan keluhannya terkait keterlambatan pembayaran gaji. “Kami sebagai kepala desa merasakan dampaknya, terutama untuk operasional kegiatan desa yang sering bergantung pada gaji kami. Hingga saat ini, belum ada kejelasan mengenai kapan gaji akan dicairkan,” ujarnya.


Hingga saat ini, perangkat desa masih menunggu kejelasan terkait pembayaran gaji mereka. Mereka berharap pemerintah daerah segera menyelesaikan kendala administrasi dan memberikan hak yang seharusnya diterima.


Situasi ini tidak hanya berdampak pada kesejahteraan perangkat desa, tetapi juga pada pelayanan kepada masyarakat yang dapat terganggu jika masalah ini terus berlarut-larut.


(Shandi)


0Comments