Tpd9BSW5TUzlBSd5GUAlGfr6Td==
HAMZAIYA: Kebijakan Deddy Mulyadi Menjadi Benteng Perlindungan Dunia Investasi di Jawa Barat

HAMZAIYA: Kebijakan Deddy Mulyadi Menjadi Benteng Perlindungan Dunia Investasi di Jawa Barat

Table of contents
×
HAMZAIYA: Kebijakan Deddy Mulyadi Menjadi Benteng Perlindungan Dunia Investasi di Jawa Barat

Bandung, Tribuntujuwali.com
7 Juni 2025 — Di tengah dinamika pertumbuhan ekonomi yang kian menantang, Jawa Barat dinilai mampu menjadi episentrum investasi berkat kepemimpinan Gubernur Deddy Mulyadi yang dinilai tegas, konsisten, dan berorientasi jangka panjang. Hal ini disampaikan oleh pengamat kebijakan publik dan tokoh masyarakat, R. Hamzaiya, yang menyoroti pendekatan khas Deddy Mulyadi dalam melindungi kepentingan dunia investasi tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.

Menurut Hamzaiya, Gubernur Deddy Mulyadi berhasil membangun narasi baru bahwa investasi bukanlah ancaman bagi masyarakat, melainkan peluang bersama yang harus dijaga dengan prinsip keadilan dan transparansi.

“Pak Deddy menempatkan dirinya bukan hanya sebagai fasilitator, tetapi juga sebagai pelindung. Ia menyadari betul bahwa investasi membutuhkan jaminan stabilitas, kepastian hukum, serta birokrasi yang bersih dan responsif,” ujar Hamzaiya dalam wawancara eksklusif di Bandung, Jumat (7/6).

Regulasi Tegas, Birokrasi Bersih

Hamzaiya menekankan bahwa salah satu aspek paling strategis dalam kepemimpinan Deddy Mulyadi adalah keberaniannya membersihkan jalur investasi dari praktik-praktik yang menyimpang, terutama dalam hal perizinan dan percaloan.

“Beliau tidak segan-segan menindak oknum birokrat yang mempermainkan investor. Karena beliau tahu, satu ketidakpastian bisa membuat satu kawasan kehilangan puluhan bahkan ratusan miliar potensi investasi,” jelasnya.

Gubernur Deddy, menurut Hamzaiya, telah membangun sistem layanan terpadu yang mempercepat proses perizinan melalui digitalisasi, serta mendorong koordinasi lintas instansi agar tidak terjadi tumpang tindih kebijakan antara provinsi dan kabupaten/kota.

“Dengan begitu, investor tidak merasa ditarik ulur antara satu instansi dengan yang lain. Yang mereka lihat adalah pemerintah provinsi yang kompak, tanggap, dan ramah terhadap investasi produktif,” tambahnya.

Perlindungan Sosial dalam Skema Investasi

Lebih dari sekadar efisiensi layanan, Hamzaiya memuji pendekatan sosiokultural yang diambil Gubernur Deddy dalam menyikapi konflik lahan, relokasi warga, maupun potensi gesekan antara perusahaan dan komunitas lokal.

“Deddy Mulyadi bukan hanya seorang administrator. Ia punya sensitivitas sosial yang tinggi. Di beberapa proyek besar, saya melihat langsung bagaimana beliau turun tangan sebagai penengah, memastikan bahwa kompensasi diberikan adil dan masyarakat sekitar tidak dikorbankan demi investasi,” ungkap Hamzaiya.

Ia menyebutkan bahwa pendekatan ini telah menciptakan ekosistem investasi yang sehat, karena investor merasa nyaman, dan masyarakat tidak merasa menjadi korban pembangunan.

“Hal ini jarang terjadi. Biasanya, pemimpin daerah hanya memikirkan aspek ekonomi, lupa bahwa legitimasi sosial itu penting. Pak Deddy justru memulai dari legitimasi sosial, lalu membangun jembatan ke aspek ekonomi,” ucapnya.

Kredibilitas Kepemimpinan Jadi Modal Investasi

Lebih lanjut, Hamzaiya menilai bahwa kredibilitas pribadi Deddy Mulyadi sebagai pemimpin yang dikenal konsisten dan bersih menjadi daya tarik tersendiri bagi investor, baik dari dalam maupun luar negeri.

“Kepercayaan itu hal paling mahal dalam dunia investasi. Dan hari ini, Jawa Barat punya modal itu — karena pemimpinnya bisa dipercaya,” ujar Hamzaiya.

Ia menambahkan bahwa di beberapa forum internasional, nama Deddy Mulyadi mulai diperhitungkan sebagai kepala daerah yang inovatif dan progresif. “Investor kini tidak hanya bicara soal potensi pasar, tetapi juga kualitas tata kelola. Dan di situlah letak kekuatan Pak Deddy,” tegasnya.

Harapan untuk Replikasi Nasional

Menutup pernyataannya, Hamzaiya berharap bahwa pendekatan Gubernur Deddy dalam melindungi dunia investasi bisa menjadi inspirasi bagi kepala daerah lainnya di Indonesia.

“Kalau ingin ekonomi tumbuh berkeadilan, maka kebijakan harus berbasis perlindungan: perlindungan hukum, perlindungan sosial, dan perlindungan terhadap kepercayaan. Jawa Barat hari ini sudah menunjukkannya,” pungkasnya. (*)



0Comments