Dari Ruang Kampus ke Ruang Paripurna: Kontroversi Ijazah Ketua DPRD Sumedang

Di sebuah ruangan sederhana di Mapolres Sumedang, awal Agustus 2025 lalu, beberapa warga dengan raut serius datang membawa map berisi dokumen. Hari itu menjadi titik awal munculnya dugaan serius: Ketua DPRD Kabupaten Sumedang, Sidik Jafar, diduga menggunakan ijazah palsu.

Laporan itu langsung menyebar dari mulut ke mulut. Sumedang pun riuh. Seorang pejabat publik dengan jabatan tertinggi di parlemen daerah, dituding menggunakan dokumen pendidikan yang tidak sah.

Riak yang Membesar

Awalnya, isu itu dianggap kabar angin. Namun ketika dokumen ijazah yang dimaksud mulai beredar di kalangan wartawan dan aktivis, kecurigaan publik makin menguat. Nama Universitas ARS International Bandung muncul dalam pusaran.

Media mulai menurunkan liputan, membongkar kejanggalan-kejanggalan: perbedaan tanda tangan, cap kampus, hingga nama pejabat akademik yang tercantum dalam ijazah.

“Kalau benar dokumen itu palsu, ini bukan sekadar pelanggaran etika, tapi juga pidana,” ujar seorang akademisi hukum di Sumedang yang enggan disebut namanya.

Kampus Bicara

Puncak kehebohan terjadi ketika nama besar ikut terseret. Prof. Dr. H.M. Ahman Sya, S.Pd., M.Pd., M.Sc., mantan Rektor Universitas ARS International pada 2009, yang kini menjabat Ketua Senat Akademik Universitas Negeri Jakarta (UNJ), akhirnya buka suara.

Saat ditemui tim investigasi di kantornya, Ahman Sya tegas mengatakan tidak pernah menandatangani ijazah atas nama Sidik Jafar.

“Kalau ada ijazah dengan tanda tangan saya, berarti itu dipalsukan,” tegasnya.

Tidak hanya Ahman Sya, dua pejabat kampus lain yang juga tercantum dalam ijazah, mengeluarkan pernyataan serupa. Bantahan kolektif itu menjadi pukulan telak. Publik makin yakin: ada yang tidak beres.

Kader Partai Turun Tangan

Kasus ini tak lagi hanya urusan warga atau aktivis. Surya, kader partai politik tempat Sidik Jafar bernaung, mengambil langkah mengejutkan. Pada pertengahan Agustus 2025, ia melaporkan kasus dugaan ijazah palsu ini ke Bareskrim Polri.

“Ini demi menjaga marwah partai dan institusi DPRD. Jangan sampai rakyat kehilangan kepercayaan,” kata Surya saat ditemui di Jakarta.

Langkah itu membuat kasus ini resmi naik ke tingkat nasional.

Ironi di Tengah Sorotan

Meski tudingan makin kencang, Sidik Jafar tetap tampil percaya diri di panggung publik. Ia memimpin Sidang Paripurna HUT RI ke-80, menjadi inspektur upacara pembacaan Proklamasi, hingga membuka workshop partai Golkar di Sumedang.

Bagi sebagian warga, pemandangan itu menimbulkan ironi. “Bagaimana mungkin orang yang sedang disorot kasus ijazah palsu tetap memimpin perayaan kemerdekaan?” ujar seorang tokoh masyarakat. 

(H.iik)