APBD PEMDA BANYUASIN SUMSEL JADI SANTAPAN KORUPTOR BERJEMAAH

Alokasi Belanja Pegawai dan Alokasi Pendidikan dan Pelatihan ASN Tidak Sesuai Ketentuan Pemerintah Kabupaten Banyuasin pada Tahun 2024 . Ali Sopyan pimpinan umum Media Rajawali news Grup mendesak pihak Tipikor kajati untuk mengusut adanya dugaan tindak pidana korupsi di lingkaran Pemda banyuasin pasalnya APBD Tahun 2024 diduga keras menjadi santapan koruptor berjemaah.

Hal tersebut terbukti menganggarkan Belanja Pegawai sebesar Rp1.072.688.772.164,12 dengan realisasi sebesar Rp1.037.353.840.706,00 atau 96,71% dari anggaran Hasil pemeriksaan terhadap dokumen Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD-P), Laporan Realisasi Anggaran, serta wawancara kepada para pihak terkait, diketahui beberapa 

permasalahan sebagai berikut. 

a. Alokasi Belanja Pegawai Melebihi 30% Total Belanja APBD-P dan Tidak 

Didukung dengan Manajemen Kepegawaian yang Komprehensif 

Belanja Pegawai digunakan untuk menganggarkan kompensasi yang diberikan 

kepada kepala daerah, wakil kepala daerah, pimpinan dan anggota DPRD, serta 

pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan ditetapkan sesuai ketentuan. 

Pengalokasian Belanja Pegawai mempertimbangkan kebijakan kompensasi dan kebijakan kepegawaian sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Pemerintah 

daerah mengalokasikan Belanja Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan 

melalui transfer ke daerah (TKD) paling tinggi 30% dari total belanja APBD. 

Belanja Pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota 

DPRD, serta tidak termasuk untuk Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan 

Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru, dan tunjangan sejenis lainnya yang 

bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. 

Berdasarkan ketentuan tersebut, hasil perhitungan Belanja Pegawai diluar 

tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 diperoleh porsi alokasi sebesar 32,07% dengan rincian sesuai tabel berikutBerdasarkan uraian tabel di atas, penelaahan terhadap pertimbangan Kementerian Keuangan terkait persetujuan tambahan penghasilan yang divalidasi Kementerian Dalam Negeri melalui surat Nomor 900.1.1/1282/Keuda tanggal 20 Februari 2024 kepada Bupati Banyuasin, mengungkapkan bahwa Menteri Keuangan telah menguraikan Belanja Pegawai diluar Tunjangan Guru pada Pemerintah Kabupaten 

Banyuasin sebesar 32,90% pada Tahun 2024 dan sebesar 32,60% pada Tahun 

2023. 

Jumlah ini meningkat 0,3%. Lebih lanjut, Menteri Dalam Negeri dalam surat 

tersebut juga menyatakan bahwa secara bertahap, alokasi Belanja Pegawai 

dilakukan efisiensi agar tidak melampaui 30% dari total belanja daerah, termasuk 

didalamnya alokasi Tambahan Penghasilan Pegawai yang berpedoman pada 

ketentuan Pasal 146 UU Nomor 1 Tahun 2022. 

Hasil penelusuran data jumlah ASN per 31 Desember 2024 pada Pemerintah 

Kabupaten Banyuasin yang diperoleh dari Badan Kepegawaian dan 

Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM), menunjukkan terdapat 5.920 

orang Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan 4.440 orang Pegawai Pemerintah dengan 

Perjanjian Kerja (PPPK) yang kompensasi kepegawaiannya dibiayai dengan 

realisasi Belanja Pegawai Tahun 2024. Jumlah tersebut akan meningkat dengan 

adanya 453 formasi calon PNS yang sudah lulus seleksi penerimaan dan 

pengangkatan 4.099 orang PPPK Tahap I pada tahun 2025. 

Hasil wawancara kepada Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi dan 

Penilaian Kinerja Aparatur BKPSDM terkait penerapan Peraturan Bupati Nomor 

37 Tahun 2019 tentang Peta Jabatan, diketahui beberapa hal sebagai berikut: 

1) BKPSDM tidak memutakhirkan jumlah ASN secara berkala. Pada 31 Desember 

2023, BKPSDM menyatakan terdapat 7.028 orang PNS dan 1.331 orang PPPK 

di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyuasin. Namun, per 31 Desember 

2024, database BKPSDM menunjukkan PNS berjumlah 5.920 orang dan PPPK 

berjumlah 4.440 orang. Terdapat penurunan yang sangat signifikan atas jumlah 

PNS sebanyak 1.108 orang, dan kenaikan jumlah PPPK sebanyak 3.109 orang 

selama dua belas bulan yang tidak bisa dijelaskan. 

2) Peta jabatan yang diusulkan masing-masing SKPD berdasarkan hasil analisa 

dan kajian beban kerja SKPD tidak dievaluasi BKPSDM agar sesuai dengan 

visi, misi, dan prioritas penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi 

kewenangan Pemerintah Kabupaten Banyuasin; 

3) BKPSDM tidak memedomani Peraturan Bupati Nomor 37 Tahun 2019 tentang 

Peta Jabatan dalam merumuskan jumlah jabatan yang dibutuhkan, jumlah 

jabatan yang sudah terisi ASN, dan jumlah jabatan yang menjadi prioritas 

pengadaan ASN. Bahkan, BKPSDM tidak memiliki daftar kebutuhan jabatan 

dan jabatan prioritas untuk pengadaan. Pengadaan PNS dan pengangkatan 

PPPK dilaksanakan berdasarkan permintaan SKPD masing-masing tanpa 

evaluasi kesesuaian jabatan yang diadakan dengan peta jabatan yang telah 

ditetapkan; dan 

4) BKPSDM belum memiliki aplikasi yang digunakan untuk pengolahan data 

ASN. Selama ini masih menggunakan aplikasi BKN untuk pengelolaan data 

kepegawaian, seperti My SAPK dan SIASNHasil wawancara dengan TAPD pada BPKAD terkait porsi alokasi Belanja 

Pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD pada Laporan 

Keuangan Pemeritah Kabupaten Banyuasin Tahun 2024 melebihi 30%, 

menunjukkan bahwa memang TAPD sudah mengetahui hal ini sejak penyusunan 

APBD pada tahun-tahun anggaran sebelumnya. BPKAD sebagai bagian dari 

TAPD telah memberikan masukan dan secara berkala mengingatkan 

pengimplementasian ketentuan mandatory spending saat penyusunan APBD. 

Meskipun demikian, penganggaran belanja dimaksud tetap melebihi porsi 

ketentuan karena jumlah pegawai yang ada dan permasalahan penambahan PPPK 

pada Tahun 2025 sebanyak kurang lebih 4.000 orang. Dengan demikian, meskipun 

pihak TAPD sudah memformulasikan Belanja Pegawai sedemikian rupa, TAPD 

tetap terkendala dengan jumlah ASN yang harus dibayarkan gaji dan tunjangan, 

serta tambahan penghasilan. 

b. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan Bagi ASN Tidak Memenuhi 0,16% 

dari Total Belanja 

Pemeriksaan lebih lanjut terhadap anggaran pendidikan dan pelatihan bagi ASN 

dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, 

diketahui bahwa anggaran Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan 

Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan pada Tahun 2024 sebesar 

Rp3.900.774.000,00 dan telah terealisasi sebesar Rp3.393.690.069,00 atau 87% 

dari anggaran. Jumlah ini tidak memenuhi alokasi anggaran pendidikan dan 

pelatihan ASN minimal 0,16% dari total belanja daerah, yakni sebesar 

Rp4.297.775.848,35 (0,16% x Rp2.686.109.905.218,00). 

Kondisi tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 

Tahun 2023 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

Tahun Anggaran 2024, pada: 

a. Lampiran Huruf C. Kebijakan Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja 

Daerah, Angka 3. Kebijakan Belanja Daerah, huruf a. Belanja Operasional, angka 

1) Belanja Pegawai, huruf f) yang menyatakan bahwa Pemerintah Daerah 

mengalokasikan belanja pegawai diluar tunjangan guru yang dialokasikan melalui 

TKD paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja APBD. Selanjutnya, 

belanja pegawai dimaksud termasuk untuk ASN, kepala daerah, dan anggota 

DPRD, serta tidak termasuk untuk Tamsil guru, TKG, TPG,dan tunjangan sejenis 

lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya. 

Berkaitan dengan itu, dalam hal persentase belanja pegawai daerah melebihi 30% 

(tiga puluh persen), Pemerintah Daerah harus menyesuaikan porsi belanja pegawai 

daerah secara bertahap dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diterbitkannya Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2022; 

b. Lampiran Huruf E. Hal Khusus Lainnya, Angka 2. Kebijakan tematik yang diatur 

berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan antara lain, huruf e yang 

menyatakan bahwa Pemerintah Daerah harus mengalokasikan anggaran untuk 

pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi 

penyelenggara Pemerintah Daerah dimaksud, paling sedikit 0,34% (nol koma tiga 

puluh empat persen) dari total belanja daerah bagi Pemerintah Daerah provinsi danpaling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah bagi 

Pemerintah Daerah kabupaten/kota. 

Permasalahan di atas mengakibatkan: 

a. Pengurangan porsi penganggaran belanja operasional lain dan belanja infrastruktur 

dalam rangka mendukung prioritas pembangunan daerah tidak sesuai ketentuan, 

serta menghambat target capaian kinerja program, dan kegiatan; dan 

b. Kompetensi jabatan dalam pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-

undangan berisiko tidak terpenuhi. 

Hal tersebut disebabkan oleh: 

a. Ketua TAPD belum menyusun rencana aksi penurunan proporsi Belanja Pegawai 

menjadi 30% dari total belanja daerah dalam jangka waktu sesuai ketentuan; 

b. Kepala BKPSDM belum memiliki SOP pengelolaan kepegawaian yang memuat 

diantaranya tentang pemutakhiran database pegawai, prosedur evaluasi hasil 

analisa dan kajian beban kerja usulan SKPD, peta jabatan yang merinci jenis 

jabatan, kompetensi disyaratkan, dan jumlah kebutuhan pegawai, serta 

pengembangan sistem informasi kepegawaian; dan 

c. Kepala Bidang Pengadaan, Pemberhentian, Informasi, dan Penilaian Kinerja 

Aparatur dan Kepala Bidang Pengembangan Aparatur BKPSDM belum 

memedomani ketentuan dalam melaksanakan tugas dan fungsinya. 

Atas permasalahan tersebut, Bupati Banyuasin menyatakan sependapat dan akan 

menindaklanjuti sesuai rekomendasi BPK. 

(Red)