KAB. BEKASI, Tribuntujuwali. Com
31/12/2025. Pimpinan Umum Media Rajawali News, Ali Sopyan, melontarkan kritik pedas terhadap jajaran Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bekasi terkait simpang siurnya data penyerapan APBD Tahun Anggaran 2025. Ali menilai, klaim sepihak para pejabat yang menyebut angka serapan menembus 90% di akhir tahun adalah bentuk kebohongan publik yang vulgar dan menghina kecerdasan rakyat Bekasi.
"Pejabat jangan asal 'ngejeplak'! Rakyat Bekasi ini banyak ahli ekonomi, jangan dianggap bodoh. Bicara itu harus pakai data, bukan pakai bibir tak bertulang yang ujung-ujungnya hanya menjadi kebohongan sistematis," tegas Ali Sopyan dengan nada geram menyikapi carut-marut laporan keuangan daerah di Cikarang Pusat.
*Fakta vs Drama: Data SIKD Kemenkeu Menelanjangi Klaim Pemkab*
Berdasarkan data resmi Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) Kementerian Keuangan RI per 28 Desember 2025, realisasi APBD Kabupaten Bekasi nyatanya baru menyentuh angka 75,50 persen (sekitar Rp6,3 triliun) dari total pagu Rp8,4 triliun. Ada jurang menganga sebesar 14,5 persen atau sekitar Rp1,2 triliun yang tidak jelas rimbanya.
Ali Sopyan mencium aroma busuk di balik selisih angka tersebut. "Ada selisih triliunan rupiah. Publik patut bertanya, apakah ini ketidakmampuan administrasi, atau ada gerombolan 'begal anggaran' yang sedang bersiap menggorok sisa uang rakyat di menit-menit terakhir? Jangan sampai ada sesi kedua pejabat Bekasi diciduk KPK karena nekat memanipulasi angka belanja," tambahnya.
*Alibi "Data Periodik" yang Usang*
Menanggapi polemik ini, Asisten Administrasi Umum Pemkab Bekasi, Iis Sandra Yanti, berdalih bahwa data SIKD belum diperbarui dan mengklaim angka internal sudah di kisaran 80-90%. Namun, bagi Ali Sopyan, alasan tersebut adalah lagu lama untuk menutupi kegagalan kinerja.
"Kalau pusat (Kemenkeu) saja belum mencatat, lalu angka 90% itu datang dari mana? Dari mimpi? SIKD adalah rujukan nasional. Jika data daerah tidak sinkron dengan pusat, itu bukti tata kelola fiskal kita sedang hancur lebur!" tukasnya.
*Serapan Administratif: Belanja Rutin Bukan untuk Rakyat*
Senada dengan Ali, para pengamat kebijakan publik menuding bahwa jika benar terjadi lonjakan serapan dalam hitungan hari, itu hanyalah "Serapan Administratif". Artinya, anggaran hanya dihabiskan untuk membayar utang proyek atau belanja rutin birokrasi, bukan program nyata yang dirasakan langsung oleh masyarakat Bekasi yang masih berjuang di tengah himpitan ekonomi.
Plt Bupati Bekasi, Asep Surya Atmaja, memang telah menginstruksikan percepatan. Namun, instruksi di akhir tahun ini dinilai terlambat dan hanya mengejar angka agar tidak menjadi raport merah di mata Kemendagri, tanpa memedulikan kualitas output pekerjaan.
*Peringatan Keras untuk Pemkab*
Rakyat kini menanti konsistensi data. Jika hingga tutup buku data SIKD tetap tidak menunjukkan angka 90%, maka Pemkab Bekasi telah terbukti melakukan pembohongan publik secara berjamaah.
"Kami akan terus mengawal ini. Jangan main-main dengan keringat rakyat. Transparansi bukan pilihan, tapi kewajiban. Jika terus berbohong, jangan salahkan rakyat jika pintu KPK kembali terbuka lebar untuk jajaran pejabat di Cikarang Pusat!" tutup Ali Sopyan.
(Prima)
0Comments