Masyarakat Pulau Poleonro Desak Kejari Pangkep dan Polres"Lewat Media"agar Turun Langsung Evaluasi Kinerja KADES "MIRIS"

Kondisi saat ini, Kantor desa pulau poleonro kec.liukang tangaya.kab.pangkep.!!!.

PANGKEP  - TRIBUNTUJUWALI.COM -Masyarakat Pulau Poleonro, Desa Poleonro, Kecamatan Liukang Tangaya, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan (Pangkep), menyampaikan permintaan tegas kepada Aparat Penegak Hukum (APH), khususnya Kejaksaan Negeri (Kejari) Pangkep, melalui Kepala Seksi Intelijen dan Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Pidsus), agar segera turun langsung ke lapangan untuk melakukan peninjauan dan pengawasan secara nyata terhadap kinerja Pemerintah Desa Poleonro.

Permintaan tersebut disampaikan masyarakat melalui sejumlah rekan media, baik media cetak, online, maupun elektronik, sebagai bentuk upaya menjembatani aspirasi warga yang selama ini merasa tidak tersentuh oleh pengawasan aparat berwenang. Masyarakat berharap kehadiran APH di lapangan dapat memberikan gambaran riil kondisi desa, sekaligus mencegah terjadinya tekanan atau ketakutan (premanisme sosial) terhadap warga setempat.

Menurut keterangan narasumber terpercaya dari masyarakat Desa Poleonro yang enggan disebutkan namanya demi alasan keamanan dan sesuai kode etik jurnalistik, kondisi Desa Poleonro dinilai sangat memprihatinkan. Desa yang berada di wilayah kepulauan terluar Kecamatan Liukang Tangaya tersebut disebut telah mengalami stagnasi pembangunan selama beberapa tahun terakhir.

Narasumber menyebutkan bahwa Kepala Desa Poleonro, H. Usman, yang dilantik pada tahun 2022 dan kini menjalani periode pertamanya, dinilai masyarakat sebagai kepala desa dengan kinerja terburuk di antara delapan desa yang berada dalam satu kecamatan. Hingga memasuki tahun keempat masa pemerintahannya, masyarakat menilai tidak ada pembangunan maupun program pemberdayaan masyarakat yang benar-benar dirasakan secara nyata.

“Tidak ada perubahan yang kami lihat, baik dari infrastruktur maupun pemberdayaan masyarakat. Desa ini seperti ditinggalkan,” ungkap narasumber.

Pantauan langsung rekan media Setelah mendapatkan laporan langsung dari masyarakat desa pulau poleonro maka dari awak media langsung turun dan ingin kroscek atau investigasi demi berimbang nya dalam suatu pemberitaan nantinya, kembali apa yang menjadi sorotan tegas dari masyarakatnya sendiri ternyata kondisi di lapangan memang sangat memprihatinkan apa yang terlihat langsung dari mata awak media , memang benar kata masyarakat desa pulau poleonro kac.liukang tangaya makan.pangkep prov.sul sel dan satu hal lagi di  desa tersebut  memperlihatkan kondisi Desa  yang dinilai sangat tertinggal jauh dari desa lainnya .dalam kec.liukang tangaya  Dari pandangan luar hingga ke dalam desa, kawasan tersebut tampak seperti kampung kosong atau tidak berpenghuni. Satu-satunya kegiatan yang saat ini terlihat hanyalah pembangunan dermaga kecil, namun kondisi proyek tersebut juga dinilai sangat di kerja asal asalan demi pertanggung jawaban nantinya dana yang di gelontorkan yang begitu cukup fantastis besar dan pada akhirnya ,juga kondisi  memprihatinkan dan jauh dari kata layak.ungkao narasumber masyarakat setempat  yang tidak ingin di sebutkan namanya alasan demi keamanan - kamis .18/12/25

Masyarakat menduga, pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) yang bersumber dari Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD), dengan nominal yang diperkirakan mencapai sekitar Rp.dua (2 ) miliar per tahun, tidak dikelola sebagaimana mestinya. Dana tersebut seharusnya dimanfaatkan secara bertahap untuk pembangunan dan kesejahteraan masyarakat desa.

“Selama bertahun-tahun anggaran dikelola oleh kades H.Usman ini  hampir tidak ada hasil yang bisa kami lihat. Yang ada nampak terlihat paving blok  jalan itu masih  peninggalannya .mantan kepala desa ( kades ) yang lalu yaitu saudara Irwan .dalam pesta demokrasi pemilihan tersebut Irwan sempat di kalahkan oleh H.Usman  yang menjabat kades saat ini .Kami Masyarakat poleonro sangat khawatir jika tidak segera diawasi, dana desa ke depan akan kembali hilang tanpa kejelasan,” tegas warga.kamis 18)12/25

Atas kondisi tersebut, masyarakat Desa Poleonro berharap APH, khususnya Kejari Pangkep, Unit Tipikor Polres Pangkep, serta unsur pengawasan dari Pemerintah Daerah Pangkep, dapat segera melakukan pemeriksaan dan pengawasan secara menyeluruh.dan kalau belum bisa secara menyeluruh .masyarakat desa pulau poleonro menyampaikan aspirasinya lewat media sosial  dalam hal ini media online .yang sedang berlangsung dalam penayangannya .

Warga menilai lemahnya fungsi pengawasan selama ini membuat dugaan penyimpangan terus berulang. Mereka menegaskan bahwa aparat penegak hukum digaji oleh rakyat dan sudah seharusnya hadir untuk melindungi kepentingan masyarakat, terutama di wilayah kepulauan terluar yang selama ini merasa terabaikan.ucapnya..warga  

Hingga berita ini diturunkan, pihak Pemerintah Desa Poleonro maupun instansi terkait belum memberikan klarifikasi resmi atas keluhan dan tudingan masyarakat tersebut.

( Tim Redaksi ).