MUARA ENIM, Tribuntujuwali. Com
29/12/2025. Pembangunan lanjutan Kantor Dinas Perpustakaan Kabupaten Muara Enim di Jalan Tungkal kini tengah menjadi sorotan tajam. Alih-alih membawa kebanggaan, proyek ini justru dituding menjadi biang keladi kumuhnya akses publik dan ancaman maut bagi pengendara yang melintas.
Pantauan di lapangan menunjukkan kondisi jalan kabupaten yang kini "disulap" menjadi hamparan tanah liat yang tebal dan licin. Ceceran tanah dari aktivitas penimbunan proyek tersebut dianggap sebagai bentuk pengabaian nyata terhadap standar operasional prosedur (SOP) keselamatan dan kebersihan lingkungan.
Kritik Pedas LPKPI RI: "Jangan Demi Proyek, Nyawa Melayang!"
Ketua DPW LPKPI RI SUMSEL, ZulPadlil Azim, S.Pd, tidak tinggal diam melihat pemandangan memprihatinkan ini. Meski mengapresiasi langkah pembangunan pemerintah, ia melontarkan kritik pedas terhadap lemahnya pengawasan di lapangan.
"Kita berterima kasih ada pembangunan, tapi jangan sampai kepentingan pribadi atau korporasi (kontraktor) menggilas kepentingan umum! Jalan Tungkal itu fasilitas publik, bukan jalur khusus proyek yang bebas dikotori. Tanah liat yang menumpuk itu jebakan maut bagi pengendara roda dua dan roda empat," tegas ZulPadlil dengan nada tinggi.
Ia juga menyentil keras kinerja Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Pengawas Dinas yang seolah "tutup mata" terhadap kekacauan ini.
"Saya minta PPK dan Pengawas jangan hanya duduk di meja! Turun ke jalan, lihat betapa licinnya jalan itu. Tegur kontraktornya, paksa mereka bersihkan detik ini juga. Jangan tunggu ada nyawa melayang baru sibuk saling lempar tanggung jawab," tambahnya.
Etika Kontraktor Dipertanyakan
Sesuai aturan konstruksi, setiap kendaraan proyek yang keluar dari lokasi wajib dalam keadaan bersih agar tidak membawa material tanah ke jalan aspal. Namun, fakta di Jalan Tungkal menunjukkan adanya dugaan pembiaran yang sistematis.
ZulPadlil menegaskan bahwa pihaknya telah menyampaikan "rapor merah" ini langsung kepada Bupati Muara Enim. Meski Bupati telah merespons positif, masyarakat menuntut aksi nyata di lapangan, bukan sekadar jawaban administratif.
"Logika sederhana saja: jika Anda mengotori rumah orang, Anda harus menyapunya. Ini jalan rakyat, dibayar pakai pajak rakyat, jangan seenaknya dikotori demi keuntungan proyek. Bersihkan sekarang atau hentikan aktivitas yang merugikan publik ini!" tutup ZulPadlil dengan tegas.
Hingga berita ini diturunkan, ceceran tanah masih menghiasi jalanan, menunggu langkah konkret dari kontraktor dan dinas terkait sebelum jatuh korban jiwa akibat jalan yang licin.(Red/Prima)
0Comments