JAKARTA, Tribuntujuwali. Com
23/01/2026 . Sebuah tamparan keras mendarat di wajah birokrasi Indonesia. Di saat daerah lain berpacu mengejar prestasi, Kabupaten Banggai Laut (Balut) justru mencatatkan rekor memalukan,Dinyatakan "TIDAK DINILAI" oleh Kementerian Dalam Negeri melalui Keputusan Menteri Nomor 100.2.1-X Tahun 2025.
Status "Tidak Dinilai" ini bukanlah sekedar masalah administrasi biasa, melainkan Vonis Mati Etika Pemerintahan. Secara hukum, ini adalah sinyal paling benderang bahwa ada "bangkai" yang disembunyikan di bawah karpet kekuasaan. Pertanyaan besarnya,Jika Kemendagri sudah memberikan diagnosa "Sakit Parah", mengapa KPK dan Kejaksaan Agung (Kejagung) masih saja bertingkah seolah buta dan tuli?
Muncul seloroh pahit di tengah masyarakat bahwa saking rapinya persekongkolan di Balut, bahkan aparat penegak hukum pun dibuat "bingung". Namun, Tim Prima dengan tegas membantah hal itu. Bukan hukum yang bingung, tapi para penegak hukumnya yang kemungkinan besar sedang "masuk angin" atau sengaja membiarkan kejahatan tumbuh subur.ucap Hermanius Burunaung Ketua Umum Prima
Laporan detail mengenai dugaan korupsi masif sudah menggunung di meja penyidik Cikini dan Kuningan. Fakta administratif dari Kemendagri seharusnya menjadi "karpet merah" bagi jaksa untuk merangsek masuk. Lantas, apa lagi yang kalian tunggu? Menunggu aset negara habis dijarah atau menunggu bukti-bukti itu menjadi abu?
Keheningan dari markas pusat penegak hukum bukan lagi soal kehati-hatian, tapi sudah mengarah pada Ketidakmampuan (Incompetence) atau bahkan dugaan Pembiaran Kriminal (Criminal Omission). Apakah ada "Invisible Hand" yang memayungi Bupati Balut sehingga ia tampak lebih berkuasa daripada negara itu sendiri?
Bobroknya tata kelola keuangan Balut kian terkuak melalui temuan Forum Peduli Tata Kelola Banggai Laut. Kasus yang paling mengiris hati adalah nasib tenaga kesehatan (nakes). Dana jasa medik nakes tahun 2022 yang menjadi hak mereka, diduga "menguap" dan baru dianggarkan kembali pada APBD Perubahan (APBDP) 2025.
Ini adalah anomali besar. Kas negara bukanlah laci pribadi yang bisa dipinjam-pakaikan tanpa dasar hukum. Muncul indikasi kuat bahwa dana nakes tersebut diduga sempat "dipinjam" oleh oknum pejabat untuk kepentingan pribadi. Penganggaran ulang di 2025 dicurigai bukan sebagai bentuk tanggung jawab, melainkan upaya sistematis untuk menghapus jejak penggelapan (money laundering modus operandi).
Oknum Di sektor pendapatan, Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) diduga memelihara praktik "penodongan" pajak Galian C selama 12 tahun. Kontraktor dipaksa memikul beban pajak yang secara regulasi adalah kewajiban pemilik tambang.
Mantan pejabat internal Bapenda berinisial FK mengakui adanya ketidaberesan ini. Modus pemotongan di meja birokrasi saat pencairan termin proyek diduga kuat digunakan untuk menciptakan dana taktis ilegal di luar prosedur resmi.
Mengingat integritas birokrasi Balut yang berada di titik nadir, kami mendesak langkah darurat
Gelar Perkara Terbuka,Atas semua laporan Tim Prima yang selama ini mengendap di KPK dan Kejagung.
Audit Forensik BPK RI,Sisir tuntas alur kas daerah. Pastikan tidak ada satu rupiah pun uang rakyat yang mengalir ke rekening privat pimpinan daerah.Turun langsung ke Banggai Laut untuk menyisir kerugian negara yang diduga mencapai angka fantastis.Segera evaluasi total kepemimpinan daerah yang telah mempermalukan marwah pemerintahan pusat.
"Jika hukum hanya tajam ke bawah tapi tumpul ke penguasa yang pandai melobi, maka kepada siapa lagi rakyat mengadu? Kami tidak akan berhenti sebelum keadilan tegak di tanah Banggai Laut!"
Publisher: Redaksi PRIMA
0Comments