Muara Enim, Tribuntujuwali. Com
1 Januari 2026 – Ribuan petani di wilayah Tanjung Enim, Kabupaten Muara Enim, Sumatera Selatan, mengajukan laporan resmi ke Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto terkait permasalahan pengelolaan kawasan yang selama ini menjadi sumber mata pencarian mereka. Laporan dengan nomor 001/SP-MD/VI/2025 telah disampaikan langsung melalui Menteri Sekretaris Negara ke Istana Negara.
Dalam laporan tersebut, masyarakat menyampaikan bahwa kawasan perkebunan yang selama ini dikelola oleh petani lokal kini dikelola oleh PT Bukit Asam (PT BA), anak perusahaan BUMN, berdasarkan izin usaha berupa Hak Guna Usaha (HGU) dan Izin Usaha Pertambangan (IUP).
Mereka mengungkapkan bahwa pembayaran ganti rugi yang diterima dirasa belum sesuai dengan nilai lahan serta potensi penghasilan yang hilang. Selain itu, sejumlah tokoh masyarakat yang tidak ingin disebutkan namanya menyampaikan kekhawatiran terkait transparansi penggunaan dana Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan (TJSL/CSR) PT BA. Menurut mereka, selama puluhan tahun, masyarakat belum pernah mendapatkan informasi mengenai keberadaan, jumlah nominal, maupun penggunaan dana CSR tersebut.
"Kami berharap pihak PT BA dapat meningkatkan transparansi, salah satunya dengan mengumumkan penggunaan dana CSR setiap tahun melalui media sosial," ujar salah satu perwakilan masyarakat.
Selain itu, masyarakat juga mengajukan permintaan agar diberikan kesempatan untuk terlibat dalam kegiatan usaha tambang batu bara melalui badan hukum koperasi, sehingga dapat menjadi sumber penghasilan bagi mereka yang kehilangan lahan pertanian. Mereka juga menyoroti dampak yang dirasakan, di mana kondisi ekonomi sebagian masyarakat di sekitar kawasan pertambangan dinilai belum menunjukkan perbaikan dan bahkan sebagian merasa mengalami kesulitan ekonomi akibat kehilangan lahan.
Sampai saat ini, belum ada tanggapan resmi dari pihak PT Bukit Asam maupun pemerintah terkait laporan yang diajukan masyarakat. Proses penyelesaian permasalahan ini diperkirakan akan melibatkan koordinasi antar berbagai pihak terkait untuk mencari solusi yang sejalan dengan peraturan perundang-undangan dan mengedepankan kepentingan bersama.
(Prima)
0Comments