Kado Hitam HUT ke-50 Kolaka: Koalisi Masyarakat Desak Dirut Perumda Aneka Usaha Diproses Hukum

Peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 Kabupaten Kolaka diwarnai aksi unjuk rasa besar-besaran. Puluhan massa yang tergabung dalam Koalisi Masyarakat Sipil Kolaka turun ke jalan, Kamis (5/2/2026), membongkar dugaan korupsi, nepotisme, dan pengelolaan “keluarga” di tubuh PT Perumda Aneka Usaha.

Aksi dimulai di Kantor Bupati Kolaka, dipimpin oleh Musdalim, S.H. dan Dudy Haeruddin, dengan membawa temuan serius yang disebut bersumber dari hasil pemeriksaan BPK.

Dalam orasinya, massa membeberkan dugaan penyelewengan dana senilai Rp11,9 miliar yang tidak masuk ke kas perusahaan daerah, melainkan justru mengalir ke rekening pribadi dan keluarga.

Modus yang diungkap dinilai sangat mencolok. Disebutkan terdapat lima rekening Bank Mandiri yang digunakan untuk menampung dana Kerja Sama Operasi (KSO). Rekening tersebut atas nama sopir pribadi, mertua, hingga keponakan Direktur Utama PT Perumda Aneka Usaha, Arman, SE.

“Ini penghinaan terhadap akal sehat publik. Modal Perumda berasal dari uang rakyat, tapi dikelola seperti warung keluarga. Dana KSO mengendap di rekening sopir dan mertua, ini indikasi korupsi yang sangat telanjang,” tegas Musdalim di hadapan massa.

Koalisi mendesak Bupati Kolaka selaku Kuasa Pemegang Modal (KPM) agar segera mencopot Dirut PT Perumda Aneka Usaha. Mereka menilai manajemen perusahaan daerah telah rusak dan sarat praktik nepotisme.

Aksi berlanjut ke Gedung DPRD Kolaka. Lima anggota dewan dari Komisi II dan III menemui massa dan berjanji akan segera membentuk Panitia Khusus (Pansus) guna mengusut dugaan penyimpangan tersebut.

Tekanan ke Kejaksaan: “Jangan Masuk Angin”

Titik akhir aksi berada di Kejaksaan Negeri (Kejari) Kolaka. Massa mempertanyakan mandeknya laporan dugaan penyimpangan Program Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat (PPM) senilai Rp10 miliar tahun 2024.

Mereka mengingatkan Kasi Pidsus Kejari Kolaka, Yayan Alfian, agar bertindak profesional dan bebas dari intervensi.

“Kami minta Kejaksaan tidak ‘masuk angin’ dan tidak bermain mata dengan oknum koruptor. Jika laporan masyarakat terus jalan di tempat, kepercayaan rakyat terhadap hukum akan runtuh,” tegas perwakilan massa.

Poin Tuntutan Koalisi Masyarakat Sipil Kolaka

Transparansi saham dan pengelolaan Perumda Aneka Usaha. 

Pembentukan Pansus DPRD dan rekomendasi pidana ke APH. 

Audit total dan terbuka oleh Inspektorat atas pengelolaan Perumda. 

Aksi unjuk rasa ini dikawal ketat oleh Polres Kolaka dan Kodim 1412 Kolaka, berlangsung tertib hingga berakhir sekitar pukul 13.00 WITA. Namun pesan yang ditinggalkan jelas: rakyat Kolaka menolak diam ketika uang daerah diduga dijarah oleh manajemen “keluarga”.

(Red/tim)