Minta Klarifikasi Dugaan Pemerasan, Enggar Buchori: "Jaga Marwah Pers Sebagai Pilar Demokrasi"

 

Pengelola Media Siber, Enggar Buchori, S.Pd., CPLA, mendesak Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Lebak H. Dade Yan Apriandi serta pihak media online berinisial BDRI untuk memberikan klarifikasi resmi terkait dugaan pemerasan yang tengah menjadi perbincangan masyarakat.

 

Kasus yang belum mendapatkan konfirmasi resmi dari kedua pihak muncul dari informasi yang beredar, yang menyebutkan oknum wartawan tersebut diduga melakukan dua kali komunikasi telepon dengan permintaan uang yang berbeda. Pada percakapan pertama diklaim diminta sebesar Rp10 juta, sementara pada percakapan kedua yang terekam audio, permintaan naik menjadi Rp50 juta dengan isyarat akan ada konsekuensi jika tidak dipenuhi. "Sampaikan saja 50 juta, adapun ngasihnya berapa ya gimana nanti saja," demikian dikutip dari informasi yang beredar.

 

Hingga saat ini, belum ada tanggapan resmi baik dari Plt Kadis PUPR Lebak maupun dari wartawan yang disebutkan terkait inti persoalan yang dimaksud di balik permintaan uang tersebut.

 

Enggar menekankan pentingnya menjaga integritas profesi jurnalistik dan menghimbau agar tidak terjadi penilaian sepihak sebelum kebenaran terungkap. "Jurnalistik tidak boleh menjadi alat untuk melakukan pungutan liar atau pemerasan. Namun perlu dijelaskan secara jelas mengapa Plt Kadis dikatakan diperas, serta apa maksud dari permintaan uang tersebut," kata Bang Enggar, sapaan akrabnya kepada awak media, Jumat (27/2/2026).

 

Selain meminta klarifikasi kronologi peristiwa dan alasan belum melaporkan ke aparat penegak hukum jika merasa dirugikan, Enggar yang juga merupakan wartawan muda asal Lebak ini mendesak wartawan yang disebutkan untuk mengklarifikasi persoalan tersebut.

 

"Bagi kami, persoalan ini serius karena menyangkut marwah pers sebagai pilar ke-4 demokrasi bangsa. Semua harus jelas. Kalau memang merasa dirugikan, Plt Kadis PUPR ini seharusnya mengambil langkah tegas untuk menghindari persepsi salah. Kita perlu mengetahui apakah benar diperas atau ada konteks lain. Karena jika terbukti benar, kami akan mengawal kasus ini hingga tuntas. Namun jika ada kesalahpahaman, perlu diurai agar nama baik semua pihak terjaga," tegasnya.

 

Hingga berita ini diterbitkan, awak media masih mencoba mengonfirmasi pihak-pihak terkait.

(Redaksi)