GUNUNGKIDUL, Tribuntujuwali. Com
Sektor pariwisata Kabupaten Gunungkidul kembali diterpa isu miring terkait akuntabilitas pengelolaan pendapatan daerah. Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Pemuda dan Olahraga (Disparekrafpora) Gunungkidul kini tengah menjadi sorotan setelah mencuatnya dugaan ketidaksesuaian prosedur dalam sistem pencetakan tiket retribusi digital menggunakan Mobile Point of Sale (MPOS) di kawasan wisata Pantai Baron.
Kasus ini viral di media sosial dan memicu kekhawatiran publik mengenai transparansi pengelolaan dana retribusi yang menjadi salah satu penopang utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) Gunungkidul.
Temuan Kejanggalan Waktu dan Prosedur,
Anggota Komisi B DPRD Gunungkidul, Ery Agustin Sudiyanti, membeberkan adanya praktik tidak lazim yang ditemukan di lapangan. Petugas di Tempat Pemungutan Retribusi (TPR) diduga telah mencetak tiket MPOS terlebih dahulu sebelum wisatawan tiba di lokasi.
Padahal, sistem digital tersebut seharusnya mencatat transaksi secara 'real-time' sesuai waktu kedatangan pengunjung.
Temuan MPOS yang diterima salah satu anggota Komisi B menunjukkan waktu yang sudah lewat atau tidak sesuai dengan waktu masuk pengunjung. Wisatawan masuk pagi, tapi di tiket tertera jam yang lebih siang,” ungkap Ery pada Senin (13/4/2026).
Ery mempertanyakan siapa yang bertanggung jawab atas tiket-tiket yang dicetak prematur tersebut. Muncul kekhawatiran bahwa tiket tersebut merupakan tiket "bekas" yang sudah dibayar pengunjung sebelumnya namun tidak diambil, lalu dijual kembali ke pengunjung baru.
Modus "Putar Balik" Rombongan Bus**
Selain masalah sinkronisasi waktu, ditemukan pula insiden membingungkan yang melibatkan rombongan bus pariwisata. Beberapa bus terpantau sudah membawa tiket MPOS saat memasuki TPR tertentu dengan dalih telah membayar di TPR lain.
Kejanggalan semakin mencolok ketika rombongan bus tersebut mengaku diminta putar balik oleh petugas di TPR sebelumnya dengan alasan kemacetan, padahal kondisi arus lalu lintas terpantau landai. Prosedur ini dinilai sangat merugikan wisatawan dan membingungkan penjaga pos lainnya.
Poin-poin masalah yang disoroti:
Pencetakan Tiket Prematur: Tiket sudah tercetak sebelum ada transaksi nyata.
Ketidaksesuaian Data: Perbedaan jam masuk antara fisik lapangan dengan data di sistem MPOS.
Celah Penjualan Ganda: Potensi tiket yang tidak dibawa pengunjung dijual kembali ke pihak lain.
Ketidakkonsistenan Arus Lalin: Instruksi putar balik yang tidak berdasar, meskipun retribusi sudah ditarik.
Potensi Kebocoran PAD dan Desakan Audit,
DPRD Gunungkidul telah melaporkan temuan ini kepada Disparekrafpora untuk segera ditindaklanjuti.
Jika celah pada sistem MPOS ini tidak segera ditutup, dikhawatirkan akan terjadi kebocoran PAD dalam skala besar.
Sistem digital yang sejatinya diciptakan untuk meningkatkan transparansi justru menjadi bumerang jika tidak dibarengi dengan pengawasan ketat dan integritas petugas di lapangan.
Harapan dan Langkah Selanjutnya:
1. Audit Menyeluruh: Pemerintah Kabupaten Gunungkidul diminta melakukan audit sistem dan prosedur operasional (SOP) di seluruh titik TPR.
2. Sinkronisasi Teknologi: Memastikan seluruh perangkat MPOS terhubung dengan *server* pusat secara akurat.
3. Langkah Tegas: Memberikan sanksi bagi oknum petugas yang terbukti bermain dalam sistem retribusi.
4. Evaluasi Manajeman Lalin: Melarang penarikan tiket jika pada akhirnya wisatawan diminta putar balik tanpa alasan yang jelas.
Hingga berita ini diturunkan, masyarakat menanti langkah konkret dari pemerintah daerah untuk memulihkan kepercayaan publik dan memastikan setiap rupiah yang dibayarkan wisatawan masuk ke kas daerah secara utuh.
(Tim/Red)
0Comments