Membongkar Skandal Para Bajingan. Hibah BOS Rp10,1 Miliar di Kuningan: Tim Rambo Desak KPK dan Kejagung Seret Para Pelaku

Tabir gelap menyelimuti pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Non-Fisik untuk Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di Kabupaten Kuningan. Tim Investigasi Redaksi Prima bersama "Tim Rambo" secara resmi merilis temuan terkait penganggaran Belanja Hibah sekolah swasta tahun anggaran 2025 senilai 

Rp10.155.540.000,00 yang diduga menjadi celah bancakan para oknum tak bertanggung jawab.

Pelaku utama yang dibidik adalah para oknum pejabat di lingkungan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Kuningan serta pihak-pihak terkait yang bertanggung jawab atas pengelolaan DPA Perubahan TA 2025. Tim Rambo dengan tegas menyebut mereka sebagai "bajingan-bajingan" yang harus segera ditangkap.

Dugaan manipulasi dan ketidakterbukaan dalam menganggarkan serta merealisasikan Belanja Hibah atas BOS Sekolah Swasta sebesar Rp10,15 Miliar. Fokus utama investigasi terletak pada proses pengesahan dan pencatatan realisasi pendapatan yang dinilai rawan penyimpangan.

Lingkup penyimpangan terjadi di Kabupaten Kuningan, Jawa Barat, khususnya melalui administrasi keuangan pada Disdikbud setempat.

Praktik ini terdeteksi pada Tahun Anggaran (TA) 2025, merujuk pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Perubahan yang menjadi instrumen pengalokasian dana hibah tersebut.

Investigasi ini dilakukan karena adanya indikasi kuat bahwa proses pengajuan pengesahan dan pencatatan belanja hibah tersebut tidak dilakukan sesuai prosedur transparan, yang berpotensi merugikan negara dan merampas hak-hak siswa di sekolah swasta.

Modus operandi dilakukan melalui mekanisme penganggaran belanja hibah dalam DPA Perubahan yang diduga hanya formalitas di atas kertas, sementara realisasi dan pencatatannya di lapangan ditengarai penuh dengan "permainan" administrasi untuk mengaburkan aliran dana sebenarnya.

Dalam keterangannya, pimpinan Tim Rambo menyatakan bahwa pihaknya tidak akan mundur selangkah pun dalam mengawal kasus ini.

"Kami bersama tim investigasi redaksi Prima terus mengawal para bajingan-bajingan ini. Rakyat harus tahu ke mana uang sepuluh miliar itu bermuara. Tidak ada tempat sembunyi bagi koruptor yang memakan hak pendidikan anak bangsa. Kami menuntut mereka segera ditangkap!" ujarnya dengan nada tinggi.

Tuntutan dan Tembusan

Sebagai bentuk keseriusan, laporan investigasi ini akan ditembuskan langsung kepada:

1. Presiden Republik Indonesia, sebagai laporan atas degradasi integritas birokrasi di daerah.

2. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), untuk segera melakukan audit investigatif dan penindakan.

3. Kejaksaan Agung RI (Kejagung), guna memulai proses hukum terhadap pihak-pihak yang terlibat dalam skema hibah BOS ini.

Tim Investigasi menegaskan akan terus memantau proses pengesahan dan realisasi pendapatan belanja hibah ini hingga tuntas. "Jangan biarkan APBD jadi ajang bagi-bagi jatah," tutup rilis tersebut.