Aksi Jalan Mundur, Mat Tohek Soroti Dugaan Uang Rp300 Ribu dalam Proyek Sekolah Rakyat

18/8/2026. Aktivis Lilik Yuliantoro alias Mat Tohek kembali menyampaikan kritik terkait pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat di Kabupaten Blora. Selasa, ia melakukan aksi jalan kaki mundur dari kawasan Perempatan Tugu Pancasila menuju Kantor Kejaksaan Negeri Blora dan DPRD Kabupaten Blora.

Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk penyampaian aspirasi sekaligus simbol kritik terhadap proses pembangunan, khususnya pekerjaan penimbunan dan pematangan lahan.

Dalam aksinya, Lilik membawa sejumlah mainan anak serta miniatur truk pengangkut material dan alat berat jenis belco. Benda-benda itu digunakan sebagai simbol untuk menggambarkan aktivitas pembangunan Sekolah Rakyat yang tengah menjadi sorotannya.

Lilik menyampaikan sejumlah tuntutan. Salah satunya meminta agar ASN berinisial STY yang disebutnya berada di lingkungan Dinas Perumahan, Permukiman dan Perhubungan (Dinrumkimhub) diberikan sanksi apabila terbukti melakukan pelanggaran.

Ia juga meminta pihak kontraktor memberikan penjelasan kepada publik dan menyampaikan permintaan maaf apabila nantinya terbukti melakukan kesalahan.

"Intinya tuntutan saya cuma satu, sanksi tegas ASN Dinrumkimhub dan kontraktor harus meminta maaf," ujar Lilik.

Selain persoalan tersebut, Lilik mempertanyakan dugaan pemberian uang sebesar Rp300 ribu yang menurutnya perlu diklarifikasi dan ditelusuri oleh aparat penegak hukum.

Menurutnya, pembangunan Sekolah Rakyat menggunakan anggaran negara yang pada akhirnya bersumber dari masyarakat. Karena itu, ia menilai seluruh proses pekerjaan harus dapat diawasi dan diketahui publik.

"Uang ini dari rakyat, untuk rakyat. Kalau mau sedekah, jangan kepada kami. Sedekahkan kepada rakyat yang lebih membutuhkan, seperti tukang becak, ojek, dan lainnya," katanya.

Lilik juga menilai dugaan pemberian uang tersebut perlu diperjelas konteks dan tujuannya. Jika nantinya terbukti berkaitan dengan upaya menghentikan kritik maupun pemberitaan, ia menganggap hal itu sebagai persoalan serius.

"Rp300 ribu bagi kami adalah suatu bentuk pembungkaman untuk memberitakan soal-soal Sekolah Rakyat," ucapnya.

Ia meminta Kejaksaan Negeri Blora melakukan penelusuran secara terbuka terhadap dugaan aliran dana tersebut. Selain itu, DPRD Blora diminta menjalankan fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan Sekolah Rakyat.

Sebagai simbol peringatan, Lilik turut membawa kartu kuning dan menyerahkannya kepada pihak Kejaksaan Negeri Blora.

"Kartu kuning ini sebagai warning agar benar-benar mengawasi dan mengusut tuntas tentang dugaan tersebut di Sekolah Rakyat," tegasnya.

Ia menambahkan, keterbukaan dalam pelaksanaan proyek harus menjadi perhatian karena pembangunan tersebut berkaitan dengan penggunaan anggaran negara. Masyarakat dan media, menurutnya, berhak mendapatkan informasi mengenai pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan yang berlaku.

Sementara itu, Sekretaris DPRD Blora Agus Lis menerima langsung aspirasi yang disampaikan Lilik. Ia menyatakan masukan tersebut akan diteruskan kepada pimpinan dan anggota DPRD untuk menjadi bahan pembahasan.

"Terima kasih Mas Lilik. Ini akan saya sampaikan kepada pimpinan dan juga anggota DPR agar beliau-beliau dapat menyikapi apa yang disampaikan Mas Lilik," kata Agus.

Agus menegaskan DPRD Kabupaten Blora tetap akan memperhatikan aspirasi masyarakat.Ia berharap persoalan yang disampaikan dalam aksi tersebut dapat segera memperoleh kejelasan dan penyelesaian.(red/tim)