SUMEDANG, tribuntujuwali.com
9/9/2026. PDI Perjuangan akhirnya angkat bicara terkait mencuatnya kasus yang menjerat Wakil Bupati Kabupaten Sumedang. Dalam pernyataan sikap resminya, Fraksi PDIP DPRD Sumedang menegaskan bahwa proses hukum harus berjalan tegas, transparan, dan bebas dari intervensi kepentingan politik.
Pernyataan ini menjadi sorotan publik di tengah meningkatnya perhatian masyarakat terhadap integritas pejabat daerah. PDIP menilai, kasus tersebut bukan sekadar persoalan individu, melainkan ujian nyata bagi komitmen penegakan hukum dan tata kelola pemerintahan yang bersih.
“Penegakan hukum tidak boleh pandang bulu. Siapapun yang terlibat harus diproses sesuai aturan yang berlaku,” tegas perwakilan Fraksi PDIP dalam pernyataan sikapnya.
Lebih lanjut, PDIP juga menekankan pentingnya menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah, sembari tetap mendorong aparat penegak hukum untuk mengusut tuntas perkara tersebut hingga terang benderang. Sikap ini dinilai sebagai upaya menjaga keseimbangan antara keadilan hukum dan stabilitas pemerintahan daerah.
Tak hanya itu, PDIP mengingatkan seluruh pejabat publik, khususnya di lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumedang, agar senantiasa menjaga integritas, etika, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan amanah jabatan.
Menurut PDIP, peristiwa ini harus menjadi momentum evaluasi menyeluruh terhadap sistem pengawasan dan tata kelola pemerintahan. Kepercayaan publik, kata mereka, adalah hal yang tidak bisa ditawar dan harus dijaga dengan tindakan nyata, bukan sekadar retorika.
Di tengah dinamika yang berkembang, masyarakat Sumedang kini menunggu langkah konkret aparat penegak hukum serta sikap tegas dari seluruh elemen pemerintahan. Kasus ini dipastikan akan menjadi barometer sejauh mana komitmen pemberantasan pelanggaran hukum di tingkat daerah benar-benar dijalankan.
Forum media Sumedang timur mencatat, sorotan publik yang menguat menjadi sinyal bahwa masyarakat semakin kritis dan tidak lagi mentolerir dugaan pelanggaran oleh pejabat publik. Transparansi dan akuntabilitas kini menjadi tuntutan utama dalam setiap proses hukum yang berjalan.
(Redaksi)
