Tangerang, tribuntujuwali.com
Dugaan praktik pemerasan terhadap warga binaan di lingkungan pusat rehabilitasi narkoba kembali mencuat ke ruang publik dan memicu sorotan tajam. Kali ini, tudingan mengarah kepada Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mentari Pagi setelah informasi tersebut ramai diperbincangkan di media sosial.
Berdasarkan unggahan akun Instagram @badanperwakilannetizen2 yang dikutip pada Kamis (19/11/2026), oknum pegawai yayasan diduga mematok uang "tebusan" berkisar Rp10 juta hingga Rp20 juta per warga binaan dengan iming-iming pembebasan dari tempat rehabilitasi. Unggahan tersebut juga menyertakan tangkapan layar percakapan WhatsApp yang mempertegas narasi adanya transaksi bernilai puluhan juta rupiah di balik proses keluarnya warga binaan.
"Biadab!! Yayasan rehab mentari pagi patok uang tebusan 10-20juta per orang untuk bebas," demikian bunyi narasi yang beredar dalam unggahan akun @badanperwakilannetizen2.
Sorotan publik menjadi semakin tajam karena narasi tersebut menyeret nama pengurus yayasan serta figur politik. Dalam pemberitaan dan kutipan unggahan yang beredar, Ketua Yayasan Mentari Pagi Andry Yanto disebut menjabat sebagai Wakil Ketua DPC PKB Kota Tangerang, Provinsi Banten. Sementara itu, unggahan akun media sosial tersebut juga mengeklaim adanya perlindungan politik terhadap ketua yayasan dari anggota DPR RI Fraksi PKB, Rano Alfath.
"Info A1, ketua yayasan Andry Yanto Dibekingi anggota DPR RI fraksi PKB Rano Alfath," tulis lanjutan unggahan akun tersebut.
Secara fungsi dan etika, lembaga rehabilitasi narkoba seharusnya menjadi ruang pemulihan medis, sosial, dan psikologis bagi warga binaan yang sedang berupaya lepas dari jerat narkotika—bukan arena transaksional yang justru berpotensi menjerumuskan kembali atau merugikan warga binaan dan keluarganya. Apabila praktik pemungutan uang dengan dalih pembebasan ini benar terjadi, persoalannya tidak lagi sebatas pelanggaran tata kelola internal lembaga, melainkan menyentuh ranah dugaan tindak pidana yang wajib diusut aparat penegak hukum.
Hingga berita ini disusun, belum ada pernyataan resmi maupun klarifikasi dari pihak Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mentari Pagi, Andry Yanto, Rano Alfath, maupun instansi berwenang terkait kebenaran tudingan yang bersumber dari unggahan media sosial tersebut. Ketiadaan keterangan resmi membuat informasi ini masih berada pada tahap dugaan yang memerlukan pembuktian dan verifikasi menyeluruh.
Aparat penegak hukum serta instansi pengawas rehabilitasi diharapkan dapat melakukan penelusuran secara objektif, transparan, dan profesional apabila dugaan tersebut memiliki dasar fakta. Sebaliknya, klarifikasi yang jelas dari pihak-pihak terkait juga sangat dibutuhkan apabila tudingan tersebut tidak benar, guna mencegah disinformasi dan menjaga ketertiban informasi di tengah masyarakat.
Redaksi membuka ruang Hak Jawab, Hak Koreksi, serta klarifikasi resmi kepada pihak Yayasan Rehabilitasi Narkoba Mentari Pagi maupun pihak-pihak yang namanya disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(Red-tim)