KAB. SEMARANG, tribuntujuwali. Com
4 NOVEMBER 2026. Dugaan praktik pengurangan muatan komoditas pangan jenis kacang kedelai di wilayah Kecamatan Jambu, Kabupaten Semarang, mulai menjadi sorotan masyarakat. Aktivitas sejumlah truk yang keluar masuk sebuah area parkir dengan membawa muatan kedelai memunculkan pertanyaan serius terkait transparansi dan tata kelola distribusi bahan pangan.
Informasi yang berkembang di tengah masyarakat bukan sekadar persoalan aktivitas bongkar muat biasa. Warga mempertanyakan adanya dugaan pengurangan jumlah muatan di lokasi tertentu yang, apabila terbukti, berpotensi merugikan pihak-pihak dalam rantai perdagangan, khususnya para pelaku usaha kecil.
Menindaklanjuti informasi tersebut, tim jurnalis melakukan penelusuran di sepanjang Jalan Jambu, tepatnya di salah satu area parkir kendaraan truk yang diduga menjadi lokasi aktivitas bongkar muat kacang kedelai.
Berdasarkan keterangan seorang narasumber yang meminta identitasnya dirahasiakan, diduga terdapat pola pemindahan sebagian muatan kedelai dari kendaraan yang masuk ke area tersebut. Aktivitas itu disebut berlangsung di balik penutup terpal berwarna biru yang telah disiapkan di lokasi.
Narasumber tersebut mengungkapkan bahwa dugaan pengurangan muatan mencapai kurang lebih satu kilogram untuk setiap karung kedelai.
"Yang menjadi pertanyaan, mengapa aktivitas bongkar muat tersebut harus dilakukan di area yang tertutup terpal? Menurut informasi yang saya ketahui, ada dugaan pengurangan muatan sekitar satu kilogram dari setiap karung. Ini perlu diperiksa secara serius, jangan sampai ada pihak yang dirugikan tanpa mengetahui ke mana selisih barang tersebut dialihkan," ungkap narasumber.
Lebih lanjut, narasumber berharap aparat penegak hukum tidak hanya menerima informasi tersebut sebagai keluhan masyarakat, tetapi juga melakukan pemeriksaan langsung di lapangan.
"Kalau memang tidak ada persoalan, tentu semuanya bisa dijelaskan secara terbuka. Tetapi apabila benar ada pengurangan muatan, harus diketahui siapa yang bertanggung jawab dan bagaimana praktik tersebut bisa berlangsung. Jangan sampai kegiatan yang berpotensi merugikan orang lain terus berjalan tanpa kejelasan," tambahnya.
Jika dugaan tersebut benar dan berlangsung secara berulang dalam jumlah karung yang besar, potensi kerugian tentu tidak bisa dipandang sebelah mata. Selisih berat yang terlihat kecil pada satu karung dapat terakumulasi menjadi jumlah signifikan apabila melibatkan ratusan hingga ribuan karung.
Pertanyaan mendasarnya adalah ke mana muatan yang diduga berkurang tersebut dialihkan? Siapa yang mengetahui aktivitas itu? Dan apakah terdapat pihak lain yang turut mengambil keuntungan?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut membutuhkan jawaban melalui penyelidikan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
DUGAAN AKTIVITAS SERUPA DISEBUT TERJADI DI BAWEN
Tidak berhenti di wilayah Jambu, informasi dari narasumber juga mengarah pada dugaan aktivitas serupa di wilayah Bawen, Kabupaten Semarang.
Seorang pemilik usaha berinisial BGS disebut-sebut berkaitan dengan dugaan praktik pengurangan muatan kedelai di wilayah tersebut.
Sementara itu, informasi yang dihimpun tim di lapangan turut menyebut dua inisial, yakni AJIC dan FIA, yang diduga memiliki keterkaitan dengan usaha di lokasi Jambu.
Narasumber berharap informasi tersebut tidak berhenti sebagai isu yang berkembang di tengah masyarakat.
"Kalau memang ada dugaan aktivitas serupa di wilayah lain, kami berharap aparat juga menelusurinya. Jangan hanya melihat satu lokasi, tetapi perlu dipastikan apakah ada pola yang sama dan apakah ada pihak yang dirugikan. Semua harus dibuka berdasarkan fakta dan bukti," tegasnya.
Meski demikian, seluruh penyebutan nama dan dugaan keterlibatan tersebut masih berdasarkan keterangan narasumber dan belum merupakan fakta hukum. Konfirmasi langsung kepada pihak-pihak bersangkutan serta verifikasi independen tetap diperlukan.
JANGAN BIARKAN DUGAAN PENYIMPANGAN DISTRIBUSI PANGAN BERLARUT-LARUT
Apabila dugaan pengurangan muatan tersebut terbukti dilakukan tanpa hak atau tanpa persetujuan pemilik barang, persoalan ini berpotensi masuk ke ranah pidana sesuai unsur hukum yang terpenuhi.
Dampaknya juga tidak boleh diremehkan. Pelaku usaha kecil yang membeli atau menerima kedelai berdasarkan berat tertentu berpotensi menjadi pihak yang dirugikan. Mereka membayar sesuai jumlah yang diperjanjikan, tetapi diduga menerima barang dengan berat yang tidak sesuai.
Praktik semacam ini, jika benar terjadi, dapat merusak kepercayaan dalam sistem perdagangan serta menciptakan ketidakadilan bagi pelaku usaha yang menjalankan bisnis secara jujur.
Karena itu, aparat penegak hukum, khususnya Polres Semarang dan Polsek setempat, diharapkan segera menindaklanjuti informasi dan keluhan masyarakat tersebut.
Penyelidikan perlu dilakukan secara menyeluruh, mulai dari pemeriksaan aktivitas bongkar muat, pencocokan dokumen pengiriman, penimbangan barang, hingga penelusuran pihak-pihak yang memiliki tanggung jawab dalam distribusi komoditas tersebut.
Jangan sampai keresahan masyarakat hanya berhenti sebagai informasi tanpa tindak lanjut yang jelas.
PENEGAKAN HUKUM HARUS BERDASARKAN BUKTI
Dalam KUHP baru sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023, ketentuan mengenai tindak pidana pencurian tercantum dalam Pasal 476.
Apabila ditemukan tindakan mengambil barang milik orang lain secara melawan hukum dan seluruh unsur pidananya terpenuhi, ketentuan tersebut dapat menjadi salah satu dasar penanganan perkara.
Namun, penetapan dugaan tindak pidana maupun pihak yang bertanggung jawab harus melalui proses pemeriksaan dan pembuktian sesuai hukum yang berlaku.
Masyarakat berhak mendapatkan kepastian, pelaku usaha berhak memperoleh perlindungan, dan setiap dugaan penyimpangan harus ditindaklanjuti berdasarkan hukum.
Tim redaksi menegaskan bahwa pemberitaan ini merupakan bentuk tindak lanjut atas informasi dan keluhan masyarakat, bukan vonis terhadap pihak tertentu.
Asas praduga tak bersalah tetap harus dikedepankan. Tim redaksi juga membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi AJIC, FIA, BGS maupun pihak lain yang disebutkan dalam pemberitaan ini.
Kini publik menunggu langkah konkret aparat penegak hukum. Dugaan pengurangan muatan kedelai di Jambu dan Bawen perlu dijawab melalui pemeriksaan yang objektif dan transparan, agar tidak ada pihak yang dirugikan dan tidak ada dugaan pelanggaran hukum yang dibiarkan tanpa kejelasan.
(TIM REDAKSI)
