Presiden Joko Widodo bertemu dengan lima partai politik di kantor DPP PAN pada minggu, 2 April 2023, kelima partai tersebut Partai Golkar, Gerinda, PKB, PAN dan PPP. PDIP waktu itu tidak hadir, ada prasangka bahwa PDIP dijauhkan oleh Koalisi besar dan kalau PDIP diikutkan, akan sulit memilih Bakal calon Presiden dari Koalisi besar.
Hal ini diduga membuat para politisi PDIP menjadi “ galau “.
Namun tidak begitu lama kira dua puluh hari setelah itu, tanggal 21 April Megawati sebagai Ketua umum PDIP mengambil alih persoalan, memangil Presiden Jokowi dan Ganjar ke Istana Batu tulis dan menetapkan Bacapres dari partai PDIP Perjuangan yaitu Ganjar Pranowo.
Keputusan sangat mengejutkan dan diduga menonjok Presiden Jokowi yang hendak menunda-nunda dan mengulur Waktu untuk menunggu hasil MUSRA yang masih dilakukan dan masih berkeliling ke seluruh Indonesia, yang patut diduga juga untuk tujuan menjaring pendapat rakyat, apakah sama dengan Big data yang dipegang Oleh Luhut Binsar Panjai (Menko Marves ) yaitu Jokowi tiga periode.
Tetapi sepertinya tidak terlalu sukses, Musra (21 April 2023 ) hanya menyerahkan hasilnya kepada Presiden Jokowi yang sampai saat ini belum diumumkan , katanya nanti pada waktunya, akan “DIBISIKAN “ kepada seluruh rakyat olehnya.
Selanjutnya, apakah koalisi Indonesa Besar mendeklarasikan Bacapres, tidak juga, Presiden Jokowi masih belum memberi sinyal mendeklarasikan Capresnya.
Alih-alih mendeklarikan Calon Presiden, tiba –tiba kita dikejutkan Johnny G Plate sekretaris Partai Nasdem ditahan, dengan dugaan kasus BTS sebesar Rp. 8 T. Walaupun persoalan hukum itu sudah dilakukan sejak lama, Nuansa politisnya dirasakan kental sekali karena kasus baru diangkat sekarang menjelang PEMILU 2024, hal ini dilakukan dan diduga untuk “ menekan” Surya Paloh untuk tidak mengusung Anies Baswedan sebagai Calon Presiden. Artinya ada Politisasi Hukum yaitu hukum dijadikan alat politik untuk penguasa.
"Intinya, perseteruan semakin meruncing karena politik belah bamboo yang sangat tidak demokrasi dan tidak sesuai dengan norma-norma Pancasila,"pungkasnya.***