BANDUNG, Tribuntujuwali.com
10 November 2026. Pengelolaan anggaran kesehatan Kabupaten Sumedang kini menjadi sorotan serius. Lembaga Swadaya Masyarakat Gerakan Penyelamat Harta Negara Republik Indonesia (LSM GPHN-RI) DPW Provinsi Jawa Barat secara resmi melaporkan sejumlah dugaan penyimpangan anggaran di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang kepada Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jawa Barat, Selasa (10/11/2026).
Laporan yang ditandatangani Ketua DPW GPHN-RI Jawa Barat, C. Raita Suryanegara, S.E., bersama Sekretaris Atje Sonali, S.Kom., tersebut memuat sejumlah indikasi dugaan penyimpangan dalam pengelolaan anggaran kesehatan selama periode Tahun Anggaran 2022 hingga 2026.
Persoalan ini bukan perkara kecil. Anggaran yang bersumber dari uang rakyat tersebut mencapai ratusan miliar rupiah setiap tahunnya. Karena itu, laporan tersebut patut menjadi perhatian serius aparat penegak hukum, terlebih sektor kesehatan menyangkut hak dasar masyarakat.
ANGGARAN RATUSAN MILIAR, REALISASI DIPERTANYAKAN
Berdasarkan dokumen pengaduan yang disampaikan GPHN-RI, anggaran belanja Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang tercatat mengalami peningkatan selama lima tahun terakhir.
Rinciannya:
- Tahun 2022: Rp208,52 miliar.
- Tahun 2023: Rp222,85 miliar.
- Tahun 2024: Rp239,81 miliar.
- Tahun 2025: Rp242,42 miliar.
- Tahun 2026: Rp245,21 miliar.
GPHN-RI mempertanyakan kesesuaian antara besaran anggaran, realisasi keuangan, serta penerapan program di lapangan yang dalam dokumen laporan disebut berada pada kisaran 68 hingga 77 persen.
Selain itu, pelapor mengungkap dugaan ketidakwajaran pencatatan data pasien pada periode 2022–2024 yang diduga melibatkan data pasien fiktif.
Jika dugaan tersebut benar, persoalannya tidak hanya menyangkut administrasi keuangan, tetapi juga berpotensi mengarah pada penyimpangan dalam pertanggungjawaban belanja pelayanan kesehatan.
Namun, seluruh angka dan indikasi tersebut masih memerlukan verifikasi melalui pemeriksaan dokumen anggaran, data pelayanan pasien, bukti transaksi, serta audit oleh lembaga yang berwenang.
DUGAAN DISTRIBUSI OBAT KE PASAR GELAP, KESELAMATAN MASYARAKAT DIPERTARUHKAN
Bagian lain yang tak kalah serius dalam laporan tersebut adalah dugaan penyimpangan pengadaan dan distribusi obat-obatan.
GPHN-RI menduga adanya pembelian obat yang tidak wajar serta kemungkinan penyalahgunaan distribusi obat dan vaksin yang mendapatkan subsidi pemerintah.
Dalam dokumen pengaduan disebutkan dugaan peredaran obat-obatan tertentu ke jalur yang tidak semestinya selama periode 2022–2025 dengan nilai sekitar Rp2,45 miliar.
Sejumlah nama obat yang dicantumkan antara lain Tramadol HCl 50 mg, Trihexyphenidyl, Dextromethorphan (Dextro), dan Hexymer.
Dugaan ini perlu mendapat perhatian khusus. Sebab, apabila benar terjadi penyimpangan distribusi obat yang seharusnya digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan, dampaknya bukan sekadar kerugian keuangan negara, melainkan juga berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
Aparat penegak hukum perlu menelusuri rantai pengadaan, penerimaan, penyimpanan, hingga pendistribusian obat. Termasuk mengidentifikasi pihak-pihak yang bertanggung jawab berdasarkan bukti dan kewenangannya masing-masing.
PROYEK PUSKESMAS DAN LABKESDA IKUT DISOROT
Sorotan GPHN-RI juga mengarah pada sejumlah kegiatan pembangunan infrastruktur kesehatan.
Dalam dokumen laporan, disebutkan proyek pembangunan Puskesmas Paseh Tahun Anggaran 2025 senilai Rp1,32 miliar dan Puskesmas Cimanggung Tahun Anggaran 2026 senilai Rp4,72 miliar, yang disebut dikerjakan oleh CV Bima Sakti.
Pelapor mempertanyakan kesesuaian nilai kontrak dengan hasil pekerjaan di lapangan. Dalam laporan tersebut, tingkat penerapan pekerjaan disebut berada pada kisaran 78 hingga 88 persen.
Selain itu, terdapat pula dugaan kejanggalan pengelolaan Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBHCHT) Tahun 2024 senilai Rp6,4 miliar, dengan pencatatan sekitar Rp2,2 miliar sebagaimana diuraikan dalam pengaduan.
Hal lain yang turut menjadi perhatian adalah renovasi Gedung Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda). Dalam dokumen laporan tercantum angka Rp2,68 triliun dengan dugaan penerapan sekitar 77 persen.
Catatan redaksi: Nilai Rp2,68 triliun untuk pekerjaan renovasi Labkesda perlu dikonfirmasi kembali melalui dokumen anggaran dan kontrak. Angka tersebut tergolong sangat besar untuk pekerjaan renovasi gedung sehingga tidak boleh dipublikasikan sebagai nilai yang telah terverifikasi sebelum dilakukan klarifikasi.
TIGA KEPALA DINAS DALAM RENTANG PERIODE YANG DIPERSOALKAN
Laporan GPHN-RI juga menyinggung rentang kepemimpinan tiga Kepala Dinas Kesehatan selama periode anggaran yang dipersoalkan.
Aspek ini penting untuk ditelusuri, tetapi pergantian pejabat tidak serta-merta membuktikan adanya keterlibatan atau tanggung jawab pidana seseorang.
Penegak hukum perlu mengurai secara objektif siapa yang memiliki kewenangan pada setiap periode, siapa yang menyusun dan menyetujui kegiatan, bagaimana proses pengadaan berlangsung, serta siapa yang bertanggung jawab terhadap realisasi dan pertanggungjawaban anggaran.
Dengan demikian, pemeriksaan tidak boleh berhenti pada jabatan atau nama pejabat, melainkan harus bertumpu pada dokumen, aliran dana, bukti transaksi, dan fakta hukum.
FMST: JANGAN BIARKAN LAPORAN BERHENTI DI ATAS MEJA
Forum Media Sumedang Timur (FMST) memandang laporan tersebut sebagai informasi publik yang perlu dikawal secara profesional dan proporsional.
Besarnya anggaran kesehatan menuntut transparansi dan akuntabilitas. Masyarakat berhak mengetahui apakah setiap rupiah anggaran benar-benar digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memenuhi kebutuhan obat, memperbaiki fasilitas puskesmas, dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
Apabila terdapat penyimpangan, aparat penegak hukum harus menindaklanjutinya secara objektif. Sebaliknya, pihak-pihak yang disebut dalam laporan juga berhak mendapatkan ruang klarifikasi dan perlindungan atas asas praduga tak bersalah.
FMST mendorong Kejati Jawa Barat untuk memberikan kepastian tindak lanjut atas pengaduan tersebut, termasuk melakukan telaah awal, meminta dokumen pendukung, serta memeriksa pihak-pihak terkait apabila ditemukan dasar yang cukup.
PUBLIK MENUNGGU JAWABAN, BUKAN SEKADAR ANGKA
Kini sejumlah pertanyaan penting menanti jawaban.
Apakah realisasi anggaran telah sesuai dengan pekerjaan dan pelayanan yang diterima masyarakat? Apakah data pasien yang dipersoalkan benar-benar valid? Bagaimana mekanisme pengadaan dan distribusi obat selama periode tersebut? Apakah pembangunan fasilitas kesehatan sesuai spesifikasi kontrak? Dan apakah terdapat kerugian keuangan negara yang dapat dibuktikan melalui audit?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut harus dijawab melalui proses pemeriksaan yang transparan dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebab, anggaran kesehatan bukan sekadar angka dalam laporan keuangan. Di baliknya terdapat hak masyarakat untuk memperoleh obat, pelayanan medis yang layak, fasilitas kesehatan yang aman, serta pelayanan publik yang tidak dikorbankan oleh kepentingan segelintir pihak.
FMST akan terus mengawal perkembangan laporan ini dan membuka ruang konfirmasi bagi Dinas Kesehatan Kabupaten Sumedang, Pemerintah Kabupaten Sumedang, Kejati Jawa Barat, maupun pihak penyedia yang disebut dalam dokumen pengaduan.
Fiat justitia ruat caelum — keadilan harus ditegakkan berdasarkan fakta dan hukum.
TIM FMST
(FORUM MEDIA SUMEDANG TIMUR)
Independen Mengungkap Berita Berdasarkan Fakta
