CILACAP, Tribuntujuwali. Com
Pelaksanaan proyek Optimasi Lahan Non Rawa untuk Gapoktan Sidodadi di Desa Sidaurip, Kecamatan Gandrungmangu, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah menuai sorotan tajam. Proyek yang dibiayai APBN dengan nilai anggaran fantastis mencapai Rp1.840.000.000 ini, dikerjakan oleh UPKK Gapoktan Sidodadi, namun ironisnya, pelaksanaannya diduga minim transparansi dan mengabaikan kualitas pengerjaan.
Abaikan KIP, Empat Proyek Irigasi Tanpa Papan Nama
Dugaan kuat minimnya transparansi muncul dari temuan awak media di lokasi proyek. Tim menemukan fakta bahwa empat proyek pekerjaan irigasi di Desa Sidaurip, termasuk yang tertuang dalam Surat Perintah Kerja (SPK) Nomor: 30/Oplah. K/PKK.PSP/SPK/VIII/ 2025 tertanggal 17 Agustus 2025, tidak satupun memiliki papan nama proyek yang terpasang.
Absennya papan nama ini menimbulkan pertanyaan besar mengenai transparansi penggunaan anggaran negara dan membatasi kontrol sosial dari masyarakat. Sesuai amanat Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP), pemasangan papan nama proyek adalah wajib untuk menjamin akuntabilitas. Masyarakat mempertanyakan kejelasan rincian dan sumber anggaran proyek irigasi yang vital ini.
Dugaan Pelaksanaan Asal-asalan:
Pemasangan Batu Belah Terendam Air
Selain masalah transparansi, kualitas pengerjaan proyek irigasi di Desa Sidaurip yang berlokasi di Dusun Kebangsari RT 03/RW 07 juga dicurigai bermasalah.
Di lokasi pekerjaan, terutama dalam pemasangan batu belah, terlihat genangan air meluap hingga merendam pasangan batu. Kondisi ini menguatkan dugaan bahwa pengerjaan proyek dilakukan secara asal-asalan dan tanpa persiapan dasar yang memadai. Kuat dugaan tidak ada pemberian dasaran pasir apalagi penggunaan adukan semen yang seharusnya menjadi pondasi kuat sebelum pemasangan batu belah. Lebih lanjut, adukan semen yang digunakan juga disorot karena diduga tidak maksimal dan mudah berudul (rapuh), mengindikasikan kurangnya takaran semen yang layak.
Pengerjaan konstruksi di tengah genangan air tanpa dasaran yang benar sangat berpotensi mengurangi kekuatan dan daya tahan bangunan irigasi. Hal ini dikhawatirkan dapat mengakibatkan umur pakai proyek menjadi singkat dan tidak maksimal dalam melayani kebutuhan pengairan petani di Kabupaten Cilacap.
Tuntutan Klarifikasi
Proyek optimasi lahan non rawa ini berkoordinat di -7.565018, 108.833292 dan dibiayai oleh APBN. Masyarakat dan awak media mendesak pihak pelaksana, pengawas, dan instansi terkait untuk segera memberikan klarifikasi terkait dugaan ketidaktransparanan dan kualitas pekerjaan yang meragukan ini. Tuntutan ini penting demi memastikan anggaran publik yang besar digunakan secara efektif dan memberikan manfaat maksimal bagi sektor pertanian di Kabupaten Cilacap. (Tim/re)
0Comments