VIRAL — Diduga Proyek Siluman di Dua Sekolah Menengah Pertama ( SMP ) Kabupaten Luwu Timur

LUWU —TRIBUNTUJUWALI.COM Viral di masyarakat, dua Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Luwu diduga tengah melaksanakan proyek siluman atau proyek jadi-jadian dalam kegiatan pembangunan sekolah. Dugaan ini muncul di SMP Negeri 1 Tomoni /Mangkutana dan SMP Negeri 5 Malili, kec.Maloli .kab.Luwu timur .yang keduanya terindikasi tidak memasang papan proyek sebagai bentuk transparansi publik.kamis 16/10/25

Seorang pekerja yang diwawancarai oleh lembaga investigasi menyebutkan bahwa sejak awal pekerjaan berlangsung, tidak pernah terlihat adanya papan proyek di area sekolah. Padahal, papan proyek merupakan tanda resmi dan informasi publik terkait sumber anggaran, pelaksana proyek, serta waktu pelaksanaan.

Pihak lembaga investigasi yang turun langsung ke lokasi menemukan kejanggalan di dua sekolah tersebut. Saat dikonfirmasi, kepala sekolah masing-masing memberi keterangan berbeda. Kepala Sekolah SMP 5 Malili, Sukmawati, menyebut bahwa papan proyek ada, namun disimpan di gedung belakang. Pernyataan ini menimbulkan tanda tanya besar di kalangan masyarakat.umum.

“Kalau papan proyeknya benar ada, mengapa disimpan di belakang dan tidak dipasang di depan sekolah agar publik bisa melihat dan mengetahui sumber dana pembangunan tersebut?” ujar salah satu perwakilan lembaga yang menelusuri kasus ini.ungkap lembaga tersebut dalam pernyataannya .sesuai hasil investigasinya .kamis .16/10/25

Hal ini memunculkan dugaan bahwa proyek tersebut tidak sepenuhnya transparansi dan ada indikasi penyimpangan anggaran dengan dasar di dua sekolah tidak  memasang papan Bicara .hal bisa di sengaja .Mungkin Ada Hal Yang Lain Yang di KHWATIRKAN Muncul pertanyaan besar .kepada Publik Umum.. Pihak lembaga masyarakat pun mendesak Kejaksaan Tinggi Sulawesi Selatan untuk segera melakukan audit dan evaluasi terhadap proyek di dua sekolah itu setelah pekerjaan selesai.

Masyarakat berharap agar aparat penegak hukum segera menindaklanjuti laporan ini demi menjaga kepercayaan publik dan memastikan dana pendidikan digunakan sebagaimana mestinya. ( Tim Redaksi )